PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA APARATUR SIPIL NEGARA DALAM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN DANA INSENTIF COVID-19 (STUDI KASUS PUTUSAN 29/PID.SUS TPK/2024/PN.MAMUJU)

Abstract

Studi ini bertujuan mengkaji akuntabilitas pidana Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam penyalahgunaan dana insentif Covid-19 berdasarkan Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mamuju. Kajian difokuskan pada penerapan hukum pidana sebagaimana diatur dalam “Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta analisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan”. Dengan menerapkan pendekatan studi kasus, studi ini menerapkan teknik penelitian hukum normatif. Dokumen hukum primer meliputi undang-undang serta putusan pengadilan; bahan hukum sekunder meliputi buku-buku, jurnal, dan literatur terkait lainnya. Teknik deskriptif-analitis diterapkan guna menilai secara kualitatif data yang sudah dihimpun melalui analisa dokumen serta studi literatur. Temuan studi ini mengarahkan pada faktor-faktor yang tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai dasar pertanggungjawaban pidana bagi pegawai negeri. Hal ini termasuk, namun tidak terbatas pada, penyalahgunaan kewenangan yang dapat menyebabkan kerugian keuangan negara. Majelis hakim menemukan bahwasanya terdakwa, dalam kapasitasnya sebagai verifikator dana insentif COVID-19, telah merugikan negara dengan menyalahgunakan wewenangnya. Kapasitas untuk bertanggung jawab, pemenuhan konsep legalitas, dan pembuktian unsur kesalahan (mens rea) menjadi faktor yang dipertimbangkan oleh majelis hakim. Secara teoritis, studi ini diharapkan bisat menambah pemahaman mengebai hukum pidana, terutama yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana ASN, serta secara praktis, studi ini diharapkan bisa membantu lembaga penegak hukum dalam menangani kasus-kasus korupsi di masa krisis.