Jurnal Kajian Eksekusi Madani Indonesia Hukum

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN (Studi Kasus Putusan No: 1519/Pid.B/2024/Pn Mks)

Ardiansyah Ramadhan MN, H.B Hasan Basri — Sun, 26 Jul 2026 00:00:00 +0700

Studi ini mengkaji pengaturan pertanggungjawaban pidana pelaku penganiayaan yang berakibat kematian menurut KUHP, serta menganalisis kesesuaian landasan normatif yang dijadikan acuan oleh dewan hakim di dalam Putusan Perkara Nomor 1519/Pid.B/2024/PN.Mks dengan elemen pertanggungjawaban pidana dan asas keadilan. Penelitian menerapkan metode yuridis normatif melalui pendekatan studi kasus, berdasarkan informasi kepustakaan berupa sumber hukum utama (ketentuan regulasi serta produk putusan pengadilan) serta sumber pendukung (referensi buku, artikel jurnal, serta literatur yuridis terkait), yang dianalisis secara kualitatif melalui metode deskriptif-analitis. Hasil kajian ini mengindikasikan bahwa beban kewajiban pidana bagi subjek hukum yang melakukan tindakan kekerasan fisik di mana berujung pada hilangnya nyawa seseorang diatur dalam Pasal 351 KUHP serta diperbarui melalui UU Nomor 1 Tahun 2023, dengan berlandaskan pada elemen tindakan melanggar hukum, bentuk kesalahan pelaku, dan kaitan kausalitas perihal perbuatan dan dampaknya. Analisis atas Putusan Nomor 1519/Pid.B/2024/PN Mks memperlihatkan bahwa dewan hakim telah mempertimbangkan elemen-elemen delik, kesalahan terdakwa, dan pertimbangan yang bersifat memberatkan maupun meringankan, agar putusan tersebut mencerminkan prinsip tegaknya hukum, rasa keadilan, dan kemaslahatan.

PERAN MASYARAKAT DAN APARAT DESA DALAM MENCEGAH PENCURIAN HEWAN TERNAK SAPI

Rezky, Adi Suriadi — Sun, 26 Jul 2026 00:00:00 +0700

Pencurian hewan ternak sapi merupakan permasalahan yang masih terjadi di wilayah pedesaan dan berdampak langsung terhadap kondisi ekonomi serta keamanan sosial masyarakat. Di Kabupaten Maros, kasus pencurian ternak menimbulkan keresahan dan menunjukkan bahwa sistem keamanan desa belum sepenuhnya efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran masyarakat dan aparat desa dalam mencegah pencurian ternak sapi serta mengkaji penerapan hukum yang berkembang di masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat berperan aktif melalui ronda malam, pengawasan ternak, dan komunikasi antarwarga, sementara aparat desa berperan sebagai koordinator melalui sosialisasi dan kerja sama dengan kepolisian. Namun, efektivitasnya masih terbatas karena rendahnya konsistensi partisipasi masyarakat, keterbatasan pengawasan, serta belum adanya regulasi desa yang mengatur keamanan ternak secara khusus. Dalam praktiknya, penerapan hukum dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu jalur formal dan penyelesaian kekeluargaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sinergi antara masyarakat dan aparat desa menjadi kunci utama dalam pencegahan pencurian ternak, namun perlu diperkuat melalui sistem keamanan yang terorganisir, peningkatan kesadaran hukum, serta pembentukan regulasi desa yang jelas.

LEGALITAS GANJA MEDIS DALAM PERSPEKTIF HAK ATAS KESEHATAN SEBAGAI BAGIAN DARI HAK ASASI MANUSIA

M Rifki Alayda Nugraha Subhan, H.B Hasan Basri — Sun, 26 Jul 2026 00:00:00 +0700

enelitian ini bertujuan menganalisis legalitas ganja medis dalam perspektif hak atas kesehatan sebagai bagian dari hak asasi manusia (HAM) berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ganja dikategorikan sebagai Narkotika Golongan I dalam Lampiran I dan Pasal 8 ayat (1) UU a quo, sehingga mutlak dilarang untuk pelayanan kesehatan. Di sisi lain, muncul desakan dari masyarakat dan pejabat negara agar pemerintah melalui Kementerian Kesehatan melakukan riset pemanfaatan ganja untuk kepentingan medis. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi penggunaan ganja medis di Indonesia masih sangat ambigu. Pasal 8 UU Narkotika yang melarang total penggunaan ganja untuk pelayanan kesehatan bertentangan dengan hak konstitusional warga negara atas kesehatan. Untuk menjamin hak atas kesehatan, diperlukan reorientasi kebijakan hukum pidana narkotika melalui model legalisasi terbatas dengan kontrol negara yang ketat, reklasifikasi golongan narkotika, serta riset klinis yang komprehensif. Dengan demikian, hukum dapat mengakomodasi perkembangan ilmu kedokteran sekaligus mencegah penyalahgunaan.

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA APARATUR SIPIL NEGARA DALAM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN DANA INSENTIF COVID-19 (STUDI KASUS PUTUSAN 29/PID.SUS TPK/2024/PN.MAMUJU)

Rahmadani — Sun, 26 Jul 2026 00:00:00 +0700

Studi ini bertujuan mengkaji akuntabilitas pidana Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam penyalahgunaan dana insentif Covid-19 berdasarkan Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mamuju. Kajian difokuskan pada penerapan hukum pidana sebagaimana diatur dalam “Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta analisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan”.

Dengan menerapkan pendekatan studi kasus, studi ini menerapkan teknik penelitian hukum normatif. Dokumen hukum primer meliputi undang-undang serta putusan pengadilan; bahan hukum sekunder meliputi buku-buku, jurnal, dan literatur terkait lainnya. Teknik deskriptif-analitis diterapkan guna menilai secara kualitatif data yang sudah dihimpun melalui analisa dokumen serta studi literatur. Temuan studi ini mengarahkan pada faktor-faktor yang tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai dasar pertanggungjawaban pidana bagi pegawai negeri. Hal ini termasuk, namun tidak terbatas pada, penyalahgunaan kewenangan yang dapat menyebabkan kerugian keuangan negara. Majelis hakim menemukan bahwasanya terdakwa, dalam kapasitasnya sebagai verifikator dana insentif COVID-19, telah merugikan negara dengan menyalahgunakan wewenangnya. Kapasitas untuk bertanggung jawab, pemenuhan konsep legalitas, dan pembuktian unsur kesalahan (mens rea) menjadi faktor yang dipertimbangkan oleh majelis hakim. Secara teoritis, studi ini diharapkan bisat menambah pemahaman mengebai hukum pidana, terutama yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana ASN, serta secara praktis, studi ini diharapkan bisa membantu lembaga penegak hukum dalam menangani kasus-kasus korupsi di masa krisis.

ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI MAKASSAR (STUDI KASUS SEKOLAH DASAR INPRES LANTEBUNG)

Muh. Fahrul Ansyari, Andi Arfan Sahabuddin — Sun, 26 Jul 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di lingkungan sekolah di Kota Makassar serta mekanisme penyelesaiannya berdasarkan ketentuan Sistem Peradilan Pidana Anak. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), pihak sekolah, serta studi dokumentasi terhadap kasus penganiayaan yang terjadi selama periode 2023–2025. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk penganiayaan yang dilakukan oleh anak di lingkungan sekolah meliputi penganiayaan fisik ringan, penganiayaan fisik sedang, dan perundungan (bullying), dengan penganiayaan fisik sedang sebagai bentuk yang paling dominan dari 24 kasus yang diteliti. Seluruh kasus diselesaikan melalui pendekatan non-litigasi berupa diversi dan restorative justice. Diversi umumnya diterapkan pada kasus yang menimbulkan luka fisik, sedangkan restorative justicedigunakan pada kasus penganiayaan ringan dan bullying melalui proses mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan pihak sekolah. Penerapan kedua mekanisme tersebut terbukti mampu memberikan perlindungan hukum bagi anak, memulihkan hubungan sosial para pihak, serta mendukung upaya pencegahan kekerasan di lingkungan sekolah. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi aparat penegak hukum dan lembaga pendidikan dalam mewujudkan penyelesaian perkara yang berkeadilan dan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

PENDAFTARAN TANAH SEBAGAI INSTRUMEN PERWUJUDAN KEPASTIAN HUKUM HAK ATAS TANAH

Ismaila Tompo, Marif — Sun, 26 Jul 2026 00:00:00 +0700

Penelitiain ini bertujuain untuk mengainailisis kedudukain pendaiftairain tainaih sebaigaii instrumen dailaim mewujudkain kepaistiain hukum haik aitais tainaih.

Penelitiain ini menggunaikain jenis penelitiain hukum normaitif dengain pendekaitain perundaing-undaingain (staitute aipproaich) dain pendekaitain konseptuail (conceptuail aipproaich). Baihain hukum yaing digunaikain meliputi baihain hukum primer, sekunder, dain tersier yaing dikumpulkain melailui studi kepustaikaiain, kemudiain diainailisis secairai kuailitaitif untuk memperoleh airgumentaisi hukum yaing sistemaitis sesuaii dengain permaisailaihain penelitiain. Haisil penelitiain menunjukkain baihwaipengaiturain hukum pendaiftairain tainaih telaih memberikain laindaisain yuridis yaing kuait dailaim mewujudkain kepaistiain hukum haik aitais tainaih melailui penyelenggairaiain aidministraisi pertainaihain, penerbitain sertipikait haik aitais tainaih, sertai penyediaiain daitaifisik dain daitai yuridis yaing tertib. Dengain demikiain, pendaiftairain tainaih berfungsi sebaigaii instrumen hukum dailaim mewujudkain kepaistiain hukum haik aitais tainaih.

TINJAUAN HUKUM PENGEROYOKAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK YANG MENYEBABKAN LUKA RINGAN & LUKA BERAT

Andi Muh Iqram, H.B Hasan Basri — Sun, 26 Jul 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini bertujuan menganalisis secara komprehensif tinjauan hukum terhadap tindak pidana pengeroyokan oleh anak yang menyebabkan luka ringan maupun luka berat. Masalah utama berfokus pada penentuan sanksi dan penerapan keadilan restoratif bagi anak, yang secara tidak langsung mengeksplorasi krisis nilai moral dan empati. Metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif dan preskriptif digunakan melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundangundangan, doktrin, dan asas hukum. Hasil menunjukkan gradasi luka sangat menentukan penyelesaian perkara: luka ringan membuka ruang diversi yang luas, sementara luka berat membatasi diversi karena tingginya ancaman sanksi serta kerugian medis korban. Meski demikian, penegakan hukum tetap mengedepankan prinsip pemulihan dibandingkan pidana penjara.

Perspektif Islam melalui konsep sulh dan diyat memperkuat pendekatan restoratif ini. Implikasi riset adalah perlunya pedoman teknis bagi aparat penegak hukum untuk memastikan proporsionalitas sanksi rehabilitatif, serta memberikan perspektif nyata tentang pemrosesan dan pemulihan dekadensi moral remaja melalui instrumen hukum demi mewujudkan masyarakat yang beradab.

EFEKTIVITAS PENYELESAIAN SENGKETA TANAH MELALUI PROSES MEDIASI DENGAN KONSEP KEARIAN LOKAL OLEH BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN WAKATOBI

Agus, Nurdin — Fri, 10 Jul 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai mediator dalam menyelesaikan sengketa melalui ruang mediasi dengan konsep kearifan lokal di daerah wakatobi. Dalam penelitian hukum ini penulis menggunakan normatif empiris, bahwa dalam menganalisa permasalahan, dilakukan dengan cara memakai dan menganalisis data sekunder yang berupa peraturan perundang undangan, dokumen, buku kepustakaan dan literature lainnya yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa tanah, mediasi dan konflik pertanahan. Setelah itu data sekunder yang dimiliki oleh penulis di padukan dengan data primer yang di peroleh langsung dari studi lapangan oleh penulis yang berupa hasil wawancara dengan responden atau nara sumber yang bersangkutan, sehingga dapat dilakukan pengumpulan data dan penyusunan data secara sistematis dan dapat menguraikannya dengan kalimat yang teratur sehingga dapat menghasilkan kesimpulan dan di ajukan secara deskriptif agar memberikan pemahaman yang jelas dari hasil penelitian yang di lakukan oleh penulis di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Wakatobi. Berdasarkan Hasil penelitian Peran BPN sebagai mediator apabila terjadi penyelesaian sengketa antara pihak satu dengan pihak lainnya. Dan bagaimana cara penyelesaiannya itu tergantung pada jenis adat kuat di setiap daerah tersebut. Beberapa hal yang menjadi hambatan penyelesaian sengketa tanah dengan konsep kearifan lokal di Kabupaten Wakatobi yaitu tanah yang di sengketakan tanah leluhur dan harus di selesaikan dengan adat kuat daerahnya masing-masing.

ANALISIS NORMATIF TERHADAP PERLINDUNGAN HAK ATAS TANAH TERLANTAR DALAM PERSPEKTIF AGRARIA

Andi Indrawali Djafar, Nurdin — Fri, 10 Jul 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai tanah terlantar dalam perspektif hukum agraria di Indonesia serta bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah yang berpotensi dikategorikan sebagai tanah terlantar. Urgensi pembahasan ini terletak pada pentingnya menjaga keseimbangan antara kewajiban hukum pemegang hak dan wewenang penertiban oleh negara demi terciptanya kepastian hukum yang berkeadilan.

Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang kemudian dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran hukum dan analisis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tanah terlantar di Indonesia didasarkan pada Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, serta Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021. Pengaturan tersebut menegaskan bahwa setiap hak atas tanah memiliki fungsi sosial sehingga wajib dimanfaatkan sesuai tujuan pemberian haknya. Penelitian ini juga menemukan bahwa perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah diberikan melalui jaminan konstitusional berupa kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Perlindungan tersebut diwujudkan melalui mekanisme preventif dan represif yang menjamin bahwa hak tidak dapat dicabut sepihak. Kesimpulannya, efektivitas kebijakan penertiban sangat bergantung pada transparansi administratif pemerintah pada tahap inventarisasi agar pemenuhan fungsi sosial tanah tidak mencederai hak konstitusional pemilik tanah.

PENEGAKAN HUKUM ILLEGAL LOGGING PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DI KPH JENEBERANG

Asri R, H.B. Hasan Basri — Fri, 10 Jul 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kendala yang dihadapi aparat penegak hukum dan pengelola Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Jeneberang dalam menanggulangi tindak pidana illegal logging serta mengkaji efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana tersebut. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan aparat penegak hukum, pengelola KPH Jeneberang, dan masyarakat sekitar kawasan hutan serta didukung oleh studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik illegal logging di wilayah KPH Jeneberang tergolong rendah dan cenderung mengalami penurunan. Kendala yang dihadapi aparat penegak hukum meliputi keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana operasional, serta faktor ekonomi masyarakat sekitar kawasan hutan. Namun demikian, kendala tersebut tidak menghambat secara signifikan proses penegakan hukum. Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinilai cukup efektif karena memberikan kemudahan dalam sistem perizinan, menungkatkan penyuluhan hukum, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas aparat penegak hukum dalam pemberdayaan masyarakat guna mendukung keberlanjutan penegakkan hukum kehutanan.

KAJIAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERDASARKAN PASAL 466 X 351 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DI KECAMATAN MANGGALA KOTA MAKASSAR

Basmah Farida Nadiah, Yunus Idy — Fri, 10 Jul 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini mengkaji penerapan Pasal 466 KUHP di Kecamatan Manggala, Makassar, yang mencatat 271 kasus selama 2023-2025, untuk mengisi kesenjangan kajian sebelumnya yang belum mengintegrasikan data empiris kekerasan terkini dengan prinsipkeadilan hukum pidana. Metode penelitian hukum normatif-empiris dengan sampel penelitian (2 tersangka, 2 korban, 1 polisi). Data penelitian ini di peroleh melalui wawancara. Penelitian menunjukkan bahwa penganiayaan didominasi oleh pengaruh alkohol (ketersinggungan) dan dendam pribadi. Oleh karena itu, menanggapi tingginya kerawanan sosial, Polsek Manggala diimbau untuk memperkuat pengamanan di Perumahan Graha Praja Indah. Penelitian ini diharapkan agar kepolisian Polsek Manggala meningkatkan Patroli di titik rawan mengingat tingginya angka kriminalitas, operasi penertiban minuman keras, karena alkoholmenjadi pemicu utama ketersinggungan, disarankan agar Polsek Manggala lebih intens melakukan operasi atau razia terhadapperedaran minuman keras ilegal di wilayah Kecamatan Manggala untuk meminimalisir potensi konflik

PENERAPAN HUKUM ACARA DALAM SISITEM PERADILAN PIDANA ANAK DI PENGADILAN NEGERI MAROS

Dandi Prastiyo, Yunus Idy — Fri, 10 Jul 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum acara dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Pengadilan Negeri Maros serta kendala dalam pelaksanaannya. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara dengan hakim serta studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum acara pidana anak di Pengadilan Negeri Maros telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 melalui pelaksanaan diversi, penerapan keadilan restoratif, dan perlindungan terhadap kepentingan terbaik bagi anak. Kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan sarana dan prasarana, terbatasnya Pembimbing Kemasyarakatan (BAPAS), serta belum optimalnya koordinasi antar aparat penegak hukum. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan fasilitas, sumber daya manusia, dan koordinasi antar lembaga untuk mewujudkan sistem peradilan pidana anak yang lebih efektif.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGEDAR NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM POLRES BARRU

Husnul Kholidah Ramadhani, H.B.Hasan Basri — Fri, 10 Jul 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini menganalisis efektivitas penegakan hukum dan faktor-faktor yang mempengaruhinya dalam penanganan pengedar narkotika di Wilayah Hukum Polres Barru. Menggunakan metode empiris studi kasus, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan sebelas informan kunci ( Penegak hukum, masyarakat, dan mantan pelaku ), observasi serta analisis dokumen statistik tahun 2021-2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum bersifat dualistis: cukup efektif secara operasional, ditunjukan oleh peningkatan output kinerja dan kualitas berkas, namun belum optimal secara strategis karena terbatas dalam menjangkau jaringan inti, memiliki daya cegah rendah, dan menghadapi pergeseran modus. Faktor pendukung utama adalah komitmen meliputi kesenjangan kapasitas teknologi digital, karakteristik, geografis pesisir, dan efektivitas strategi diperlukan penguatan kapasitas investigasi digital dan penerapan pendekatan terpadu yang melibatkan multi-pihak.

ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN KONTRAK KERJA DAN JAMINAN KESEJAHTERAAN KARYAWAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 JUNCTO PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2021

Lukman Hakim, Djuniarti — Fri, 10 Jul 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini menganalisis tinjauan yuridis Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan jaminan kesejahteraan karyawan serta sinkronisasi norma antara Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam memberikan perlindungan hak kesejahteraan bagi pekerja PKWT.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis. Bahan hukum primer dan sekunder dianalisis secara kualitatif menggunakan metode penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis. Temuan penelitian menunjukkan bahwa PKWT sah secara hukum jika dibuat tertulis dengan jangka waktu maksimal 5 tahun, dan pekerja PKWT berhak atas upah yang sama dengan pekerja tetap, uang kompensasi hingga 5 bulan upah, serta jaminan sosial BPJS. Namun, implementasinya masih lemah karena rendahnya kepatuhan perusahaan dan pengawasan pemerintah. Selain itu, ditemukan ketidakharmonisan norma dalam PP 35/2021, antara lain Pasal 52 ayat (2) yang bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi serta ketentuan ganti rugi yang tumpang tindih dengan uang kompensasi. Implikasi dari ketidakharmonisan ini menciptakan ketidakpastian hukum, ketidakadilan, dan perlindungan hak kesejahteraan pekerja PKWT yang tidak efektif. Penelitian ini berkontribusi dalam memberikan evaluasi kritis terhadap kebijakan ketenagakerjaan pasca Undang-Undang Cipta Kerja serta rekomendasi harmonisasi regulasi untuk memperkuat perlindungan pekerja kontrak di Indonesia.

ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN PRANIKAH DALAM MENJAMIN HAK ATAS HARTA BERSAMA PADA PERKAWINAN

Nur ai fathih nisa, Nurdin — Fri, 10 Jul 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran perjanjian pranikah dalam menjamin keadilan pembagian harta bersama setelah perceraian, sekaligus menganalisis perbedaan kapasitas hukum antara pasangan yang membuat perjanjian pranikah dan yang tidak. Latar belakang penelitian ini berangkat dari adanya potensi ketidakpastian hukum serta sengketa dalam pembagian harta bersama pasca perceraian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta pendekatan komparatif yang mengintegrasikan kajian hukum positif, hukum Islam, dan hukum adat dalam menganalisis permasalahan penelitian. Hasil penelitian menunjukan bahwa perjanjian pranikah berfungsi sebagai intrumen penting dalam memberikan kapasitas hukum dan mendorong pembagian harta yang lebih proposional sesuai kesepakatan para pihak. Selain itu, keberadaan perjanjian pranikah memberikan ruang yang lebih luas bagi para pihak untuk menjalankan kapasitas hukumnya dalam mengatur hubungan hukum terkait harta kekayaan secara fleksibel sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Sebaliknya, pasangan tanpa perjanjian pranikah lebih bergantung pada ketentuan hukum yang berlaku umum serta putusan hakim dalam menentukan pembagian harta. Meski demikian , perjanjian pranikah tidak secara otomatis menjami keadilan apabila tidak disusun berdasarkan itikad baik dan keseimbangan para pihak. Secara keseluruhan , Temuan penelitian menunjukkan bahwa perjanjian pranikah merupakan instrumen hukum yang memiliki peran strategis dalam memberikan kepastian hukum dan mewujudkan keadilan bagi suami dan istri dalam pengaturan serta perlindungan hak atas harta kekayaan. Di samping itu, perjanjian pranikah mampu mengakomodasi nilai-nilai yang terkandung dalam hukum positif, hukum Islam, dan hukum adat. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum keluarga serta menjadi bahan rujukan bagi para pihak dan praktisi hukum dalam pengaturan maupun pembagian harta bersama.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI AHLI WARIS YANG BELUM DEWASA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI PENGADILAN AGAMA MAKASSAR

Nurul Fadhila, Nurdin — Fri, 10 Jul 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya perlindungan hukum terhadap ahli waris yang belum dewasa menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, metode yang digunakan ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undang. Hasil penelitian menunjukan bahwa hukum Islam melalui konsep Hijr dan kompilasi hukum Islam telah memberikan perlidungan hukum berupa lembaga perwalian, pengampuan, dan pengawasan BPH oleh karena itu diperlukan penguatan peran preventif pengadilan Agama melalui pencatuman klausul dan penyeluhan hukum kepada wali. Penelitian ini menganlisis bahwa dalam mengkaji mekanisme penyelesaian sengketa waris yang belum dewasa serta hambatan pelaksanaan mengunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan perundang-undangan dan putusan Pengadilan Agama dan regulasi terkait. Hasil penelitian menunjukan bahwa sengketa yang umum terjadi meliputi penyenmbunyian ahli waris penjualan harta oleh waris tanpa izin dan perbuataan hak perwalian. Penyelesaian dominan ditempuh melalui letigasi di Pengadilan Agama karena kedudukan anak lemah dalam mediasi anak diwakili oleh wali ad litem apabila wali nasab menjadi pihak lawan.

ANALISIS DAMPAK KONFLIK TANAH WARISAN AKIBAT KETIDAKJELASAN PENETAPAN WARIS DI KECAMATAN ANGGERAJA KABUPATEN ENREKANG

Nurhafifah, Marif — Fri, 10 Jul 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak tanah warisan yang timbul akibat ketidakjelasan penetapan waris di Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang. Permasalahan yang dikaji berfokus pada dampak sosial, ekonomi, dan hukum yang dialami para ahli waris serta faktor-faktor penyebab terjadinya ketidakjelasan penetapan waris. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak yang bersengketa, aparat desa, dan instansi terkait, serta studi dokumentasi terhadap putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik tanah warisan berdampak pada renggangnya hubungan kekeluargaan, menurunnya kondisi ekonomi ahli waris akibat terhambatnya pemanfaatan tanah, serta ketidakpastian hukum atas status kepemilikan tanah. Faktor utama penyebab konflik meliputi tidak adanya penetapan ahli waris secara resmi, lemahnya pemahaman hukum masyarakat, pluralisme hukum waris, dan administrasi pertanahan yang tidak tertib. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi masyarakat dan pemerintah daerah dalam mencegah konflik serupa melalui peningkatan kesadaran hukum dan penertiban administrasi waris dan pertanahan.

PENEGAKAN HUKUM ATAS PENJUALAN PASIR ILEGAL YANG TERJADI DI DESA NANGA MBAUR KECAMATAN SAMBI RAMPAS KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

Siti Kurniati, Nurdin — Fri, 10 Jul 2026 00:00:00 +0700

Penegakan hukum terhadap penjualan pasir ilegal di Desa Nanga Mbaur, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, mejadi persoalan yang berdampak kerusakan lingkungan, terganggunya keseimbangan ekosistem sungai, serta berpotensi menimbulkan bencana seperti banjir dan longsor, meskipun aktivitas tersebut berlangsung secara terbuka dan terus-menerus, penegakan hukum belum berjalan secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk penjualan pasir iegal yang terjadi, mengkaji penegakan hukum yang di lakukan oleh aparat penegak hukum, menganalisis factor-faktor yang menghambat penegakan hukum, serta upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan penegakan hukum terhadap penjualan pasir di Desa Nanga Mbaur.

ANALISIS KONFLIK AGRARIA DALAM PENGGUNAAN TANAH MILIK PEMERINTAH SEBAGAI LAHAN PERKEBUNAN WARGA DI WILAYAH KECAMATAN BONTOCANI, KABUPATEN BONE

Sulkifly Awal Ramadhan, Nurdin — Fri, 10 Jul 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk konflik agraria, faktor penyebab, serta alternatif penyelesaian konflik yang terjadi dalam penggunaan tanah milik pemerintah sebagai lahan perkebunan oleh masyarakat di Kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik agraria yang terjadi dipicu oleh ketidakjelasan status dan batas lahan, minimnya administrasi pertanahan, serta kurangnya sosialisasi kebijakan dari pemerintah kepada masyarakat. Selain itu, adanya persepsi masyarakat bahwa lahan yang dikelola merupakan warisan turun-temurun turut memperkuat konflik. Konflik juga diperparah oleh kekhawatiran masyarakat terhadap perubahan status kawasan dan aktivitas eksplorasi pihak luar. Penelitian ini menemukan bahwa pendekatan penyelesaian konflik yang efektif adalah melalui peningkatan sosialisasi, penataan administrasi pertanahan yang jelas, serta keterlibatan aktif pemerintah dalam mediasi antara pihak-pihak yang bersengketa. Implikasi penelitian ini menunjukkan pentingnya sinergi antara pendekatan hukum dan sosial dalam menyelesaikan konflik agraria secara berkelanjutan.

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PROSES MEDIASI PERDAMAIAN DALAM PERKARA PERCERAIAN PADA PENGADILAN AGAMA DI KABUPATEN SOPPENG

Syamsurijal Haryadi, Nurdin — Fri, 10 Jul 2026 00:00:00 +0700

Mediasi perdamaian dalam perkara perceraian pada Pengadilan Agama di Soppeng serta untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan mediasi dalam menekan angka perceraian. Mediasi merupakan salah satu tahapan wajib yang harus ditempuh oleh para pihak sebelum pemeriksaanpokokperkaradilakukan,sebagaimanadiaturdalamPasal130HIR,Pasal154RBg, serta Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Di Soppeng.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, wawancara, dan dokumentasi terhadap pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Soppeng. Data yang diperoleh dianalisis secaradeskriptif kualitatifgunamenggambarkanpelaksanaanmediasi sertahambatan-hambatan yang dihadapi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses mediasi dalam perkara perceraian pada Pengadilan Agama telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku mediasi dapat dipengaruhi oleh berbagaifaktor,antaralain kuatnya keinginan para pihakuntuk bercerai, konflik yang telah berlangsung lama, adanya pihak ketiga, masalah ekonomi, serta minimnya itikad baik para pihak dalam mengikuti mediasi. Kesimpulan penelitian ini bahwa secara normatif proses mediasi telah memiliki landasan hukum yang kuat dan pelaksanaannya telah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

ANALISIS YURIDIS TERHADAP KASUS PENGUASAAN TANAH TANPA HAK DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MAKASSAR NO.181/Pdt.G/2023/PN.Mks

Muh. Rahmtullah yasim, Marif — Fri, 10 Jul 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertimbangan yuridis hakim dalam mengkualifikasikan penguasaan tanah tanpa hak sebagai perbuatan melawan hukum, sekaligus menganalisis sejauh mana Putusan Pengadilan Negeri Makassar No.181/Pdt.G/2023/PN.Mks mencerminkan penerapan prinsip kepastian hukum dan keadilan substantif dalam penyelesaian sengketa pertanahan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normative dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan konseptual. Sumber data penelitian terdiri atas bahan hukum sekunder yang berasal dari buku, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan hukum agraria dan perbuatan melawan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mendasarkan pertimbangan pada terpenuhinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yaitu adanya perbuatan melawan hukum, unsur kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab-akibat. Dalam menentukan legalitas kepemilikan tanah, hakim menempatkan Sertifikat Hak milik sebagai alat bukti utama yang memiliki kekuatan pembuaktian secara yuridis. Putusan tersebut mencerminakan penerapan prinsip kepastian hukum melalui pengakuan terhadap legalitas administratif hak atas tanah. Di sisi lain, aspek keadilan substantif juga tampak melalui pemberian ganti rugi dan pemulihan hak penguasaan tanah kepada pihak yang dirugikan. Meskipun demikian, pendekatan legal-formal masih dominan dibandingkan pertimbangan terhadap penguasaan fisik tanah secara nyata.