PENEGAKAN HUKUM ILLEGAL LOGGING PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DI KPH JENEBERANG

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kendala yang dihadapi aparat penegak hukum dan pengelola Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Jeneberang dalam menanggulangi tindak pidana illegal logging serta mengkaji efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana tersebut. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan aparat penegak hukum, pengelola KPH Jeneberang, dan masyarakat sekitar kawasan hutan serta didukung oleh studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik illegal logging di wilayah KPH Jeneberang tergolong rendah dan cenderung mengalami penurunan. Kendala yang dihadapi aparat penegak hukum meliputi keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana operasional, serta faktor ekonomi masyarakat sekitar kawasan hutan. Namun demikian, kendala tersebut tidak menghambat secara signifikan proses penegakan hukum. Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinilai cukup efektif karena memberikan kemudahan dalam sistem perizinan, menungkatkan penyuluhan hukum, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas aparat penegak hukum dalam pemberdayaan masyarakat guna mendukung keberlanjutan penegakkan hukum kehutanan.